AKPERSI Karimun Menolak Lupa Dan Desak Audit Menyeluruh Terkait Gedung MPP Mangkrak Telan Rp 19 Miliar Angka Fantastis

Keterangan foto ilustrasi 

FAKTALAPANGAN.COM-Polemik pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) kembali menjadi sorotan. Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Karimun menyatakan keprihatinannya terhadap nasib bangunan eks Karimun Exhibition and Convention Centre (KECC) yang telah berganti fungsi menjadi MPP namun hingga kini belum juga rampung, meskipun sudah menyerap anggaran daerah dalam jumlah besar.Sabtu 31/05/2025

Ketua AKPERSI DPC Karimun, Samsul, menegaskan bahwa gedung tersebut sudah terlalu lama menjadi beban anggaran dan perhatian publik. Sejak dibangun pada 2013 dengan anggaran APBD sebesar Rp15,56 miliar dan dikerjakan oleh salah satu Perusahaan lalu bangunan tersebut justru mangkrak sejak tahun 2014. 

Pemerintahan sebelumnya kemudian berupaya merevitalisasi gedung tersebut untuk menjadi Mal Pelayanan Publik (MPP), dan kembali menganggarkan dana sebesar Rp4 miliar pada tahun 2024. Namun, kondisi bangunan tak kunjung selesai dan belum dapat difungsikan.

“Gedung ini sudah menghabiskan dana rakyat lebih dari Rp19 miliar, tapi tidak ada manfaat yang dirasakan masyarakat. Revitalisasi yang dilakukan di masa lalu terbukti gagal. Ini bukan proyek kecil, ini soal tanggung jawab atas pengelolaan uang negara,

Samsul menilai, sebelum pemerintahan yang baru melanjutkan proyek ini, langkah utama yang harus dilakukan adalah audit menyeluruh terhadap kondisi bangunan dan penggunaan anggaran sebelumnya. Audit tersebut tidak hanya harus menilai aspek administratif, tetapi juga kondisi fisik, struktur bangunan, dan material yang digunakan.

“Pemerintah sekarang harus berhati-hati. Jangan sampai niat baik melanjutkan pembangunan malah menjadi bumerang secara hukum di kemudian hari. Audit adalah kunci agar jelas berapa nilai sesungguhnya dari gedung ini, dan ke mana saja aliran dana sebelumnya,” tegasnya.

AKPERSI menilai proyek ini sudah menjadi simbol dari masalah tata kelola pembangunan yang belum tuntas. Selain menjadi contoh proyek mangkrak, bangunan ini juga menyumbang pada beban keuangan daerah yang saat ini tengah menghadapi tunda bayar hingga Rp178 miliar.

“Ini bukan semata proyek infrastruktur. Ini menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kami mendesak semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, untuk menyikapi hal ini dengan serius dan kompak dalam menyelesaikan masalah, bukan saling menyalahkan,” kata Samsul.

AKPERSI Karimun berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan mengingatkan pemerintah bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dikelola secara akuntabel dan transparan. Terlebih lagi, proyek ini melibatkan anggaran multi-tahun dan menyangkut kepentingan pelayanan publik secara langsung.

Dengan harapan tidak ada tebang pilih maka audit menyeluruh agar semua Tabir terbuka dan menolak lupa persoalan silam Jangan sampai ada dusta diantara Kita maka lakukanlah Audit menyeluruh Demi Kabupaten Karimun lebih baik kedepannya 

Red

Berbagi :