Hutang Rp178 Miliar:AKPERSI DPC Kabupaten Karimun Minta DPRD Juga Mencari Solusi

Keterangan foto ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karimun

FAKTALAPANGAN.COM-Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Karimun menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karimun bukan hanya memberikan kritik agar bisa memberikan solusi terhadap pemerintah daerah terkait persoalan utang sebesar Rp178 miliar. Kamis 29/05/2025

Ketua AKPERSI DPC Karimun, Samsul, menyampaikan bahwa sikap DPRD yang hanya mengkritik tanpa dibarengi tindakan konkret sangat disayangkan. Menurutnya, DPRD seharusnya menggunakan kewenangannya sebagai lembaga pengawasan anggaran untuk meminta pihak-pihak terkait agar segera melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“DPRD punya kewenangan untuk menggunakan fungsi pengawasan terhadap Inspektorat dan mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar bersikap transparan dalam melakukan audit kegiatan Tahun Belanja (TB) sebesar Rp178 miliar, yang merupakan warisan pemerintahan bupati sebelumnya,” tegas Samsul.

Ia menambahkan, audit ini penting agar diketahui kegiatan mana saja yang menyalahi aturan. Jika ditemukan pelanggaran, AKPERSI mendesak agar hasil audit tersebut segera ditindaklanjuti oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk diproses secara hukum.

“Ini bukan soal mencari kambing hitam, tapi tentang tanggung jawab bersama menyelamatkan keuangan daerah. Jika ada penyimpangan, harus dibuka ke publik dan diproses sesuai hukum. DPRD jangan hanya bisa berkomentar di media, tapi harus bekerja konkret,” tambahnya.

Samsul juga menyoroti lemahnya persiapan sejumlah OPD dalam menyusun dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun 2024. “Itu bukti nyata Karimun sedang tidak baik-baik saja. Jika DPRD diam dan hanya mengkritik tanpa solusi, maka publik berhak mempertanyakan keberpihakan dan kinerjanya,” tutupnya.

AKPERSI menyerukan agar seluruh elemen, khususnya DPRD, bangkit dan bertindak nyata demi memastikan tata kelola keuangan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan.

Dengan harapan Kabupaten Karimun dapat maju dan berjaya di masa akan datang agar lebih baik untuk kedepannya

Red