Laporan Keuangan BUMD Kabupaten Karimun Penuh Misteri ,Dapat Sorotan Dari Tegor Sebagai Pengamat Ekonomi

Keterangan  foto Tegor Pengamat ekonomi Sekaligus Dosen Universitas Karimun (UK)

FAKTALAPANGAN.COM-Pengamat ekonomi, Tegor menyoroti indikasi yang mencurigakan di laporan keuangan dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).Sabtu 10/05/2025

Dua BUMD yang disoroti oleh Dosen Ekonomi Universitas Karimun (UK) tersebut adalah perusahaan air bersih Perumda Tirta Mulia Karimun dan Badan Usaha Pelabuhan (BUP), PT Pelabuhan Karimun (Perseroda).

Tegor mengatakan laporan keuangan ataupun laporan kinerja BUMD seharusnya terpublikasi dan diketahui oleh masyarakat, baik itu melalui media, website atau media sosial perusahaan. Sementara untuk kedua BUMD ini sama sekali tidak ada.

Menurutnya, apabila itu perusahaan publik termasuk BUMD, maka laporan bukan hanya sebatas kepada pemegang saham saja, tapi juga ke masyarakat.

"Transparansi ini penting untuk menilai perusahaan berkinerja baik, sebagaimana yang terjabar di dalam PP 54 tahun 2017, Pasal 92 dan 93. Dalam aturan itu lengkap, dan sampai sekarang belum ada turunannya," kata Tegor, 

Akademisi dan juga seorang peneliti di Pusat Riset dan Studi Masyarakat (PRISMA) mengaku telah mengulas atau melakukan review terhadap laporan keuangan dan kinerja dari Perumda Tirta Mulia Karimun dan PT Pelabuhan Karimun.

Hasilnya, perusahaan tidak melaporkan keuangan secara rinci. Kemudian Ia juga menemukan adanya pos-pos anggaran yang mencurigakan dari kedua BUMD itu.

Untuk Perumda Tirta Mulia Karimun, Tegor mencontohkan adanya muncul pos anggaran biaya website perusahaan di tahun 2024. Namun saat diperiksa website tersebut tidak ditemukan.

Selain itu Tegor juga melihat biaya perjalanan dinas di Perumda Tirta Karimun yang dirasa terlalu besar, yaitu bernilai Rp 300.073.435 per tahun.

"Sebenarnya itu bisa diefisiensikan, dan itu tidak rinci, seharusnya dirincikan," ujar dosen jebolan S2 di Universitas Esa Unggul Jakarta.

Sementara pada laporan PT Pelabuhan Karimun, Tegor mencontohkan adanya biaya jasa agen dengan nilai Rp 788.075.000, serta sejumlah pos anggaran lain yang mencurigakan.

"Ini harus diperjelas, karena angkanya lumayan," sambung Tegor.

Selain itu PT Pelabuhan Karimun juga dianggap Tegor tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni. Berdasarkan data yang Ia peroleh, 71 persen pegawai tetap dan tidak tetap di PT Pelabuhan Karimun diisi oleh tamatan SMP dan SMA. 

"Seharusnya saran saya S1 atau D4, karena ini soal SDM," ucapnya.

Bahkan pria yang juga reviewer Jurnal Nagara Bakti di bawah naungan Akademi Militer (Akmil) menduga adanya indikasi mark up anggaran di kedua BUMD tersebut.

"Saya merasa dengan keilmuan saya, data itu bisa saya baca dan menyebarkannya ke masyarakat. Ini baru (laporan) satu tahun, yang terjadi selama ini masyarakat kan tidak tau," sebut Tegor.

Diungkapkan Tegor, tujuan dirinya membuka hasil review laporan keuangan tersebut agar BUMD-BUMD yang ada di Kabupaten Karimun bisa transparan kepada publik.

Lalu pemegang saham BUMD sebaiknya melakukan audit eksternal. Kemudian Ia juga menginginkan komisaris dan dewan pengawas perusahaan harus menjalankan fungsinya dengan semestinya. Karena dengan begitu maka pelanggaran-pelanggaran dapat dicegah.

Selain itu Tegor juga tidak melihat adanya laporan CSR yang seharusnya dapat berkontribusi langsung kepada masyarakat.

"Harapan saya kepada dewan direksi, ketika ada kesalahan dalam hasil review maka tolong dijawab saja. Saya juga siap untuk dipanggil untuk berdiskusi," kata Tegor.

MW

Berbagi :