Istana Disorot, Kebebasan Pers Dipertanyakan: AKPERSI Desak BPMI Klarifikasi
FAKTALAPANGAN.COM-Dunia pers Indonesia kembali diuji. Isu pembungkaman kebebasan pers mencuat setelah Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas pers milik Diana Valencia, jurnalis CNN Indonesia yang sehari-hari bertugas meliput Istana Kepresidenan. Langkah ini memicu gelombang kritik luas dan sorotan publik.Senin 29/09/2025
Kasus ini bermula ketika Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dugaan kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Lanud Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025). Tak lama setelah sesi tersebut, kartu persnya dicabut oleh BPMI.
Kebebasan Pers Adalah Pilar Demokrasi
Ketua Umum Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., menyatakan pihaknya sangat mengecam tindakan BPMI yang dinilai merugikan dunia jurnalistik dan berpotensi mencederai demokrasi.
“Ini bukan sekadar pencabutan kartu pers. Ini sinyal yang sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Wartawan dilindungi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999. Jika ada keberatan terhadap pertanyaan atau pemberitaan, mestinya ditempuh jalur yang benar, bukan mencabut akses kerja wartawan,” tegas Rino.
Ia juga mendesak BPMI segera memberikan klarifikasi terbuka kepada publik. “Benarkah tindakan ini terkait pertanyaan tentang keracunan MBG atau ada alasan lain? Publik harus tahu agar tidak berkembang dugaan adanya upaya pembungkaman pers,” ujarnya.
Desakan Keras dari Dewan Pers
Sikap serupa juga datang dari Dewan Pers. Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, melalui siaran persnya Minggu (28/9/2025), meminta pihak Istana Kepresidenan segera memulihkan akses peliputan wartawan CNN Indonesia.
“Dewan Pers meminta agar akses liputan wartawan CNN Indonesia yang dicabut segera dipulihkan sehingga yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugas jurnalistiknya di Istana,” kata Komaruddin.
Ia juga menegaskan perlunya transparansi. “Biro Pers Istana sebaiknya memberikan penjelasan resmi agar tidak menghambat pelaksanaan tugas jurnalistik di lingkungan Istana dan tidak menimbulkan preseden buruk bagi kebebasan pers,” tambahnya.
Pemerintah Akui Kebebasan Pers Pilar Utama
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebebasan pers merupakan pilar utama demokrasi yang tidak bisa dikompromikan. Pemerintah, kata Meutya, berkomitmen melindungi ruang berekspresi dan menjamin kebebasan pers tetap terjaga.
“Kebebasan pers adalah jantung demokrasi kita. Semua pihak harus menghormatinya,” ujar Meutya menanggapi polemik yang berkembang.
Ujian Serius Komitmen Demokrasi
Kasus pencabutan kartu pers ini bukan hanya soal Diana Valencia atau CNN Indonesia. Ini adalah ujian serius komitmen pemerintah terhadap prinsip keterbukaan dan demokrasi. Jika tidak segera dijelaskan, publik bisa kehilangan kepercayaan pada komitmen negara menjamin kebebasan pers.
Rino Triyono menutup pernyataannya dengan pesan tegas: “Kami tidak akan pernah membiarkan siapa pun melakukan intimidasi, intervensi, atau pembungkaman terhadap wartawan. Pers ada untuk rakyat, dan kebebasan pers adalah milik seluruh bangsa, bukan hanya para jurnalis.”
Kini, mata publik tertuju pada Istana Kepresidenan. BPMI diminta segera memberikan klarifikasi resmi, memulihkan akses jurnalis CNN Indonesia, dan memastikan kejadian serupa tidak terulang di masa depan.
Red
Posting Komentar untuk "Istana Disorot, Kebebasan Pers Dipertanyakan: AKPERSI Desak BPMI Klarifikasi"