Dari Kota Hingga Desa, Rokok Diduga Ilegal Beredar: Siapa Pengendali Rantai Pasok Di Provinsi Kepri?

Keterangan foto ilustrasi 

FAKTALAPANGAN.COM — Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai kembali menjadi sorotan di Provinsi Kepulauan Riau.Rabu 30/09/2026

Berbagai merek seperti UFO, HD, Hamild, Rave dan sejumlah merek lainnya disebut dapat ditemukan di tengah masyarakat. Peredarannya menjadi perhatian ketika produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan tersebut terlihat menjangkau berbagai lapisan pasar, dari kawasan perkotaan hingga wilayah pedesaan.

Namun persoalan ini tidak semestinya berhenti pada pertanyaan:

SIAPA YANG MENJUAL?

Ada pertanyaan yang jauh lebih besar:

DARI MANA BARANG ITU DATANG?

SIAPA YANG MEMASOK?

SIAPA YANG MENYIMPAN?

SIAPA YANG MENGEDARKAN?

DAN SIAPA YANG MENGENDALIKAN RANTAI PASOKANNYA?

Sebab sebuah barang tidak tiba-tiba berada di atas etalase.

Ada jalur yang dilalui.

Ada pihak yang mengirim.

Ada pihak yang menerima.

Ada tempat penyimpanan.

Ada sarana pengangkutan.

Ada jaringan distribusi.

Dan pada akhirnya ada pihak yang memperoleh keuntungan dari perputaran barang tersebut.

Di sinilah persoalan rokok yang diduga ilegal perlu dilihat secara lebih luas.

Jangan sampai persoalan hanya berhenti pada ujung rantai, sementara mata rantai di belakangnya tidak pernah dibuka.

ADA ATURANNYA, ADA SANKSINYA

Indonesia memiliki ketentuan khusus mengenai cukai melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, yang telah mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dalam ketentuan Pasal 54 UU Cukai, setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai maupun tanda pelunasan cukai lainnya dapat dikenai pidana.

Ancaman sebagaimana diatur dalam pasal tersebut berupa pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling sedikit dua kali nilai cukai hingga paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.

Artinya, persoalan rokok tanpa pita cukai atau rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai bukan sekadar persoalan perdagangan biasa.

Ada konsekuensi hukum yang mengaturnya.

Karena itu, ketika produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan dapat ditemukan berulang kali di tengah masyarakat, pertanyaan publik menjadi semakin penting:

Bagaimana barang tersebut bisa sampai ke pasar?

JANGAN HANYA MEMBURU UJUNG RANTAI

Jika sebuah produk ditemukan di tingkat pengecer, maka pengecer memang berada pada titik paling mudah terlihat.

Tetapi apakah pengecer merupakan sumber utama?

Belum tentu.

Justru di sinilah penelusuran terhadap rantai pasok menjadi penting.

Siapa yang memasok barang tersebut?

Apakah terdapat distributor?

Di mana barang disimpan sebelum diedarkan?

Siapa yang mengatur pengiriman?

Bagaimana pola distribusinya?

Apakah satu pemasok memasok banyak titik penjualan?

Pertanyaan tersebut harus dijawab berdasarkan fakta dan pemeriksaan yang sah, bukan berdasarkan asumsi.

Sebab apabila memang terdapat jaringan peredaran, maka mengungkap hanya penjual terakhir tidak otomatis menjawab siapa yang berada di belakang rantai pasokan.

Pengecer berada di ujung. Pertanyaan publik justru mengarah ke hulu.

KEPRI DAN PERTANYAAN YANG BELUM SELESAI

Sebagai wilayah kepulauan dengan mobilitas barang yang tinggi, Kepri memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan arus barang.

Namun kondisi geografis bukan alasan untuk menghentikan pertanyaan.

Justru semakin luas jalur distribusi, semakin penting mengetahui bagaimana sebuah produk dapat bergerak dari satu wilayah menuju wilayah lainnya.

Jika rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan dapat ditemukan di sejumlah lokasi, maka publik tentu ingin mengetahui:

Apakah sumber pasokannya sudah ditelusuri?

Apakah gudang atau tempat penyimpanannya sudah ditelusuri apabila memang ada?

Apakah jalur distribusinya sudah dipetakan?

Apakah pihak yang memasok dalam jumlah besar sudah menjadi bagian dari penelusuran?

Dan apabila ditemukan bukti adanya jaringan yang melanggar hukum:

Siapa yang menjadi pengendali?

Pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap individu, perusahaan, pedagang, maupun kelompok tertentu.

Namun pertanyaan publik tetap harus dijawab dengan fakta.

PERSOALANNYA BUKAN SEKADAR SEBATANG ROKOK

Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan tidak hanya berkaitan dengan barang yang berada di tangan konsumen.

Persoalannya menyentuh kepatuhan terhadap aturan cukai, potensi penerimaan negara, serta persaingan usaha.

Pelaku usaha yang menjalankan kewajiban sesuai ketentuan dapat menghadapi kondisi pasar yang berbeda apabila produk yang diduga tidak memenuhi kewajiban cukai dijual dengan harga lebih rendah.

Maka pertanyaannya semakin luas:

Apakah pasar sedang menghadapi persaingan yang tidak sehat?

Jika iya, maka siapa yang memperoleh keuntungan terbesar dari rantai tersebut?

Apakah hanya pengecer?

Atau terdapat pihak lain yang memperoleh keuntungan lebih besar karena menguasai pasokan?

PUBLIK BERHAK BERTANYA

Tidak ada ruang untuk menuduh seseorang sebagai pengendali tanpa bukti.

Namun tidak ada pula alasan untuk membungkam pertanyaan publik mengenai barang yang diduga melanggar ketentuan dan beredar di tengah masyarakat.

Pers harus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan tetap berpegang pada fakta, keberimbangan, asas praduga tak bersalah, serta hak jawab.

Karena itu, FAKTALAPANGAN.COM tidak sedang menetapkan siapa pelakunya.

Kami sedang mengajukan pertanyaan yang seharusnya mendapat jawaban:

DARI MANA ROKOK ITU BERASAL?

SIAPA YANG MEMASOK?

KE MANA SAJA BARANG ITU DIDISTRIBUSIKAN?

SIAPA YANG MENGENDALIKAN JALUR PASOKNYA JIKA MEMANG TERDAPAT JARINGAN?

Dan yang paling penting:

MENGAPA BARANG YANG DIDUGA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN MASIH DAPAT MENJANGKAU PASAR?

Pertanyaan ini bukan vonis.

Pertanyaan ini adalah bagian dari kontrol publik.

Jika tidak ada pelanggaran, maka pihak terkait memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi.

Jika terdapat pelanggaran, maka proses hukum memiliki mekanismenya sendiri.

Tetapi jika memang terdapat jaringan yang mengendalikan peredaran, maka publik tentu berkepentingan agar penelusuran tidak berhenti pada lapisan paling bawah.

JANGAN HANYA TANYAKAN SIAPA YANG MENJUAL.

TELUSURI SIAPA YANG MEMASOK.

JANGAN HANYA LIHAT DI MANA BARANG DITEMUKAN.

TELUSURI DARI MANA BARANG ITU BERASAL.

Dan apabila fakta serta bukti hukum menunjukkan adanya jaringan:

UNGKAP SIAPA YANG BERADA DI BALIK RANTAI PASOK TERSEBUT.

FAKTALAPANGAN.COM membuka ruang konfirmasi, klarifikasi, dan hak jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan pemberitaan ini.

Penyebutan merek dalam tulisan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa seluruh produk dengan merek tersebut secara otomatis ilegal. Status pelanggaran harus ditentukan berdasarkan pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dasar hukum terkait cukai: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Salah satu ketentuan yang relevan adalah Pasal 54 mengenai barang kena cukai yang ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual tanpa memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Tim

Berbagi :