DPP AKPERSI Tantang Ketegasan Penegakan Hukum, Dugaan Intimidasi Jurnalis Dikawal!
Aksi tersebut merupakan respons atas dugaan intimidasi terhadap anggota AKPERSI yang diduga melibatkan seorang kepala desa di Kabupaten Bogor. Melalui aksi ini, AKPERSI mendesak aparat penegak hukum agar menangani persoalan tersebut secara profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa dugaan intimidasi terhadap anggota pers tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan. Menurutnya, setiap pengaduan harus ditindaklanjuti berdasarkan fakta dan alat bukti, tanpa memandang jabatan maupun kedudukan pihak yang dilaporkan.
“Kami dari DPP AKPERSI bersama DPC AKPERSI Kabupaten Bogor mendesak Kapolres Kabupaten Bogor agar memberikan perhatian serius terhadap dugaan intimidasi yang dialami anggota kami. Kami meminta agar perkara ini ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” tegas Rino.
Ia menekankan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi secara konstitusional, bukan upaya mengambil alih kewenangan penyidik. AKPERSI, kata dia, ingin memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan kepastian kepada semua pihak.
“Kami meminta penyidik menindaklanjuti perkara ini secara objektif, memeriksa pihak-pihak terkait, mengumpulkan bukti, dan mengungkap fakta yang sebenarnya. Apabila berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhi persyaratan hukum, kami mendesak agar penetapan tersangka dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku,” lanjutnya.
Rino Triyono: Jabatan Bukan Alasan untuk Menghindari Proses Hukum
Rino menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itu, dugaan pelanggaran hukum harus diperiksa berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan jabatan, pengaruh, ataupun kedekatan dengan pihak tertentu.
“Jabatan kepala desa tidak menempatkan seseorang di atas hukum. Namun, kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah. Kami tidak ingin menghakimi siapa pun sebelum proses hukum membuktikan fakta yang sebenarnya. Yang kami tuntut adalah profesionalisme penyidik, transparansi penanganan perkara, dan kepastian hukum bagi anggota kami,” ujarnya.
Menurut Rino, apabila dugaan intimidasi tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas jurnalistik, persoalan ini perlu ditangani secara serius karena berpotensi menghambat kerja pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Ia mengingatkan bahwa kritik, konfirmasi, pemberitaan, dan kegiatan jurnalistik harus disikapi melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum. Perbedaan pendapat antara pejabat publik dan jurnalis tidak seharusnya berkembang menjadi ancaman atau tindakan intimidatif.
“Jurnalis bukan musuh. Pers bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara bertanggung jawab. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan, gunakan hak jawab, hak koreksi, atau jalur hukum yang tersedia. Jangan menggunakan intimidasi untuk menyelesaikan persoalan,” katanya.
DPC AKPERSI Kabupaten Bogor Siap Kawal Perkara
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, Ade Suhanda, C.BJ., C.ILJ., bersama jajaran organisasi menyatakan kesiapan mengawal persoalan tersebut melalui jalur yang sah dan konstitusional.
Pengawalan itu ditujukan untuk mendorong kejelasan penanganan perkara sekaligus memastikan anggota yang menjalankan tugas jurnalistik secara profesional memperoleh perlindungan sesuai ketentuan yang berlaku.
AKPERSI juga mengingatkan seluruh anggotanya agar tetap berpegang pada Kode Etik Jurnalistik, mengedepankan verifikasi, menjaga keberimbangan pemberitaan, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum.
Menurut organisasi tersebut, kebebasan pers harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesional. Sebaliknya, pelaksanaan tugas jurnalistik yang sah juga tidak boleh dihambat melalui ancaman atau tekanan yang bertentangan dengan hukum.
Lima Tuntutan AKPERSI kepada Polres Kabupaten Bogor
Dalam aksi yang direncanakan berlangsung pada Senin (12/10/2026), DPP AKPERSI bersama DPC AKPERSI Kabupaten Bogor menyampaikan sejumlah tuntutan kepada kepolisian.
Pertama, menindaklanjuti dugaan intimidasi terhadap anggota AKPERSI secara profesional, objektif, dan transparan.
Kedua, memeriksa pihak-pihak terkait serta mengumpulkan dan menilai bukti sesuai ketentuan hukum.
Ketiga, memberikan informasi mengenai perkembangan penanganan perkara melalui mekanisme komunikasi resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Keempat, mengambil tindakan hukum sesuai kewenangan apabila bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi, termasuk apabila terdapat dasar yang cukup untuk menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
Kelima, memastikan proses penanganan perkara berlangsung tanpa diskriminasi dengan tetap menghormati hak-hak seluruh pihak.
Rino menegaskan, AKPERSI akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme hukum dan penyampaian aspirasi yang sah.
“Kami berharap Kapolres Kabupaten Bogor merespons persoalan ini secara terbuka dan memberikan kepastian hukum. Kami akan mengawal perkara ini sampai ada kejelasan penanganan. Perjuangan kami bukan untuk menempatkan siapa pun di atas hukum, melainkan memastikan hukum berlaku adil bagi semua,” tegasnya.
Ia menambahkan, AKPERSI berkomitmen menjaga marwah profesi jurnalistik, memperjuangkan perlindungan anggota, serta mendukung penegakan hukum yang profesional dan berintegritas.
“Jurnalis bukan musuh, intimidasi bukan solusi. Kami ingin pers yang merdeka, profesional, dan berintegritas, serta penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan,” tutup Rino.
DPP AKPERSI dan DPC AKPERSI Kabupaten Bogor berharap aksi tersebut menjadi momentum untuk mendorong penyelesaian persoalan secara terbuka, mengedepankan dialog, menghormati kemerdekaan pers, dan memastikan setiap dugaan pelanggaran hukum diproses berdasarkan fakta serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
FAKTALAPANGAN.COM — Mengungkap Fakta di Balik Cerita.
Posting Komentar untuk "DPP AKPERSI Tantang Ketegasan Penegakan Hukum, Dugaan Intimidasi Jurnalis Dikawal!"