Dua Sisi Pasar Rokok Kepri: Satu Taat Aturan, Satu Diduga Ilegal,Negara Berpotensi Dirugikan

Keterangan foto ilustrasi 

FAKTALAPANGAN.COM — Peredaran rokok yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai di Provinsi Kepulauan Riau bukan hanya menyangkut persoalan barang yang beredar di tengah masyarakat. Di baliknya terdapat persoalan lain yang tak kalah penting: potensi persaingan pasar yang tidak sehat antara produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan dengan produk yang menjalankan kewajiban sesuai aturan.Senin 05/10/2026

Di satu sisi, terdapat produk rokok yang dipasarkan dengan memenuhi ketentuan dan kewajiban yang berlaku. Di sisi lain, sejumlah merek seperti Hamild, HD, Rave, UFO dan lainnya disebut masih dapat ditemukan di berbagai wilayah Kepri dan diduga tidak memenuhi ketentuan cukai.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesetaraan dalam persaingan pasar.

Apabila suatu produk memang terbukti tidak memenuhi kewajiban cukai, sementara produk lainnya menjalankan kewajiban sesuai ketentuan, maka keduanya tentu berada dalam kondisi perdagangan yang tidak sama. Produk yang tidak menanggung kewajiban sebagaimana mestinya berpotensi memiliki struktur harga yang berbeda dan dapat memengaruhi persaingan di pasar.

Pada akhirnya, bukan hanya pelaku usaha yang taat aturan yang dapat terdampak. Negara juga berpotensi dirugikan apabila terdapat kewajiban penerimaan negara yang seharusnya dipenuhi namun tidak terlaksana.

Karena itu, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada pertanyaan mengenai siapa yang menjual dan siapa yang membeli.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: dari mana barang tersebut berasal, siapa pemasoknya, bagaimana jalur distribusinya, di mana barang disimpan, dan bagaimana produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan tersebut dapat menjangkau pasar dari kota hingga desa?

Publik membutuhkan pengawasan yang transparan dan penjelasan berdasarkan fakta serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.

Jika ditemukan pelanggaran, penindakan tentu harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Namun apabila suatu produk ternyata memenuhi seluruh ketentuan, klarifikasi resmi juga diperlukan agar tidak terjadi penghakiman terhadap pihak yang sebenarnya tidak melakukan pelanggaran.

Sebab, isu ini bukan sekadar tentang rokok diduga ilegal. Ini menyangkut keadilan dalam persaingan pasar, kepatuhan terhadap aturan, serta potensi penerimaan negara yang harus dilindungi.

Ketika satu pihak menjalankan kewajibannya sementara pihak lain diduga tidak memenuhi kewajiban yang sama, pertanyaan publik menjadi sederhana:

Apakah persaingan tersebut masih dapat disebut sehat? Dan jika negara berpotensi kehilangan penerimaan, siapa yang memastikan pengawasannya berjalan?

Pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka berdasarkan data, pemeriksaan dan kewenangan instansi terkait.

Tim

Berbagi :