Keadilan Tak Boleh Menggantung! AKPERSI Desak Kepastian Hukum, Mabes Polri Jadi Langkah Berikutnya
FAKTALAPANGAN.COM — Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) bersama DPD AKPERSI Jawa Barat, DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, dan DPC AKPERSI Karawang menggelar seruan aksi di Polres Bogor, Senin (12/10/2026).
Mereka mendesak adanya kejelasan penanganan laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dialami Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor bersama beberapa anggota saat melakukan investigasi lapangan.
Aksi tersebut menjadi bentuk solidaritas organisasi sekaligus dorongan agar laporan yang menurut keterangan pelapor telah disampaikan hampir satu bulan sebelumnya mendapatkan tindak lanjut yang jelas.
AKPERSI menegaskan bahwa laporan tersebut harus ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Organisasi juga meminta agar setiap bukti dan keterangan yang berkaitan dengan perkara diperiksa secara objektif, sehingga fakta peristiwa dapat terungkap berdasarkan ketentuan hukum.
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor disebut sebagai pihak yang membuat laporan secara langsung kepada Polres Bogor. Pelapor menyatakan memiliki video yang berkaitan dengan peristiwa tersebut dan berharap rekaman itu diperiksa bersama keterangan saksi serta bukti pendukung lainnya.
Bagi AKPERSI, persoalan ini tidak boleh berhenti pada penyampaian laporan semata. Kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara dinilai penting agar pelapor mengetahui langkah hukum yang telah dan akan ditempuh penyidik.
Usai Aksi, Pimpinan AKPERSI Audiensi dengan KBO Reskrim
Setelah melaksanakan seruan aksi, Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono bersama Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, Ketua DPC AKPERSI Karawang, dan sejumlah anggota melakukan audiensi dengan Kepala Urusan Pembinaan Operasi (KBO) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Bogor.
Audiensi tersebut menjadi ruang bagi jajaran AKPERSI untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan mengenai perkembangan laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dibuat oleh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor.
Dalam pertemuan itu, AKPERSI mendorong penyidik memeriksa seluruh bukti yang relevan, termasuk video yang disebut dimiliki pelapor, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
Berdasarkan informasi yang diterima AKPERSI, kepolisian telah memanggil dan meminta keterangan dari beberapa saksi. Organisasi berharap pemeriksaan dilanjutkan secara menyeluruh agar rangkaian peristiwa yang dilaporkan dapat diungkap secara objektif.
AKPERSI juga meminta agar informasi perkembangan perkara disampaikan kepada pelapor melalui mekanisme yang berlaku.
Rino Triyono: Kami Tidak Meminta Keistimewaan, Kami Meminta Kepastian Hukum
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab organisasi dalam mengawal laporan anggotanya sekaligus mendorong penegakan hukum yang adil.
“Kami mendesak Kapolres Bogor memberikan perhatian serius terhadap laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dialami Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor bersama beberapa anggota ketika melakukan investigasi lapangan. Menurut keterangan pelapor, laporan ini sudah disampaikan hampir satu bulan lalu. Kami meminta agar penanganannya mendapatkan kejelasan, bukti-bukti diperiksa, dan seluruh saksi yang relevan dimintai keterangan.”
Rino menyampaikan bahwa dirinya bersama jajaran AKPERSI telah melakukan audiensi dengan KBO Reskrim Polres Bogor setelah aksi berlangsung. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk menyampaikan aspirasi dan meminta tindak lanjut terhadap laporan yang dipersoalkan.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi dan meminta kepastian hukum. Kami menghormati kewenangan kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun, kami berharap proses ini berjalan efektif, profesional, dan tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Kami juga menerima informasi bahwa beberapa saksi telah dipanggil dan dimintai keterangan. Kami berharap pemeriksaan itu dilanjutkan hingga fakta perkara menjadi terang.”
Menurut Rino, AKPERSI meminta agar penyidik mengambil langkah hukum secara tegas apabila hasil penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan yang berlaku.
“Kami mendesak agar penyidik segera menetapkan tersangka apabila berdasarkan hasil penyidikan telah terpenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan hukum. Kami tidak meminta penetapan tersangka secara serampangan. Kami meminta proses hukum berjalan tegas berdasarkan bukti, bukan karena tekanan, kepentingan, ataupun kedudukan seseorang.”
Ia menegaskan, organisasi tidak meminta perlakuan khusus dalam proses hukum, melainkan menginginkan agar setiap pihak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum.
“Kami tidak meminta keistimewaan hukum bagi AKPERSI. Kami hanya meminta persamaan di hadapan hukum. Apabila terbukti terdapat tindak pidana, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan. Sebaliknya, setiap pihak juga berhak mendapatkan pemeriksaan yang adil berdasarkan fakta dan bukti.”
DPD AKPERSI Jawa Barat Minta Bukti dan Saksi Diperiksa Menyeluruh
Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap langkah hukum yang ditempuh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor. Organisasi berharap laporan tersebut ditangani secara objektif tanpa mengabaikan hak setiap pihak yang berkaitan dengan perkara.
“Kami dari DPD AKPERSI Jawa Barat mendukung upaya hukum yang ditempuh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor. Kami berharap Polres Bogor memeriksa seluruh bukti secara objektif, termasuk video yang disebut dimiliki pelapor, serta meminta keterangan para saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Semua fakta harus diuji agar perkara ini menjadi terang.”
Ahmad menegaskan bahwa AKPERSI tidak menginginkan konflik dengan pihak mana pun. Menurutnya, penyelesaian melalui proses hukum yang profesional dan transparan merupakan langkah yang harus diutamakan.
“Kami menghormati kewenangan penyidik. Namun, kami berharap perkembangan penanganan laporan disampaikan secara jelas kepada pelapor. Apabila hasil pemeriksaan telah memenuhi persyaratan hukum untuk penetapan tersangka, kami meminta agar proses tersebut segera dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku.”
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor: Saya Sendiri yang Membuat Laporan
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor menegaskan bahwa dirinya merupakan pihak yang membuat laporan kepada Polres Bogor terkait dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang disebut dialaminya bersama beberapa anggota ketika melakukan investigasi lapangan.
“Saya sendiri yang membuat laporan kepada Polres Bogor. Kami mengalami dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan ketika sedang melakukan investigasi lapangan bersama beberapa anggota. Laporan tersebut sudah kami sampaikan hampir satu bulan lalu. Kami berharap penanganannya mendapatkan kejelasan dan seluruh bukti yang tersedia diperiksa secara profesional.”
Ia juga menyatakan memiliki video yang berkaitan dengan peristiwa yang dilaporkan. Rekaman tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pemeriksaan bersama keterangan saksi dan bukti pendukung lainnya.
“Kami memiliki video yang berkaitan dengan peristiwa yang kami laporkan. Kami berharap video tersebut dapat diperiksa oleh penyidik bersama keterangan anggota yang berada di lokasi dan bukti lainnya. Kami tidak ingin menghakimi siapa pun. Kami ingin fakta diungkap melalui proses hukum yang benar.”
Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor berharap audiensi bersama pimpinan AKPERSI dan KBO Reskrim Polres Bogor menjadi bagian dari upaya memperoleh kejelasan penanganan laporan.
“Kami menghormati proses hukum dan akan mengikuti mekanisme yang berlaku. Namun, kami berharap perkara ini tidak berlarut-larut tanpa kejelasan. Jika alat bukti dan persyaratan hukum telah terpenuhi, kami meminta agar proses penetapan tersangka segera dilakukan sesuai ketentuan. Kami hanya meminta kepastian hukum dan perlindungan ketika menjalankan tugas secara sah.”
Respons Emotikon Senyuman di Media Sosial Turut Disorot
Perhatian terhadap perkara ini turut muncul setelah Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor mengunggah seruan aksi di media sosial. Menurut keterangannya, unggahan tersebut mendapat respons berupa emotikon senyuman dari akun yang diduga berkaitan dengan perkara yang dilaporkan.
Meski demikian, AKPERSI menyatakan tidak ingin berspekulasi mengenai maksud respons tersebut. Organisasi menegaskan bahwa fokus utama tetap pada substansi laporan, pemeriksaan bukti, dan kepastian proses hukum.
Rino Triyono mengingatkan bahwa respons di media sosial tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan mengenai perkara yang sedang dipersoalkan.
“Kami tidak ingin membangun kesimpulan hanya berdasarkan penafsiran terhadap respons di media sosial. Fokus kami adalah laporan dugaan tindak pidana, bukti yang tersedia, dan bagaimana perkara ini ditangani. Kami berharap seluruh pihak menghormati proses hukum dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.”
Lima Desakan AKPERSI kepada Kapolres Bogor
DPP AKPERSI bersama DPD AKPERSI Jawa Barat, DPC AKPERSI Kabupaten Bogor, dan DPC AKPERSI Karawang menyampaikan lima desakan kepada Kapolres Bogor:
- Memberikan perhatian serius dan memastikan tindak lanjut laporan dugaan intimidasi, pengancaman, dan perampasan yang dibuat langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Bogor.
- Memastikan seluruh bukti yang relevan, termasuk video yang disebut dimiliki pelapor, keterangan saksi, dan bukti pendukung lainnya, diperiksa secara objektif.
- Mendorong penanganan perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel serta menyampaikan perkembangan laporan kepada pelapor sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengambil langkah hukum, termasuk penetapan tersangka, apabila hasil penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan hukum.
- Memastikan aspirasi yang disampaikan melalui audiensi dengan KBO Reskrim ditindaklanjuti sehingga terdapat kejelasan mengenai perkembangan penanganan laporan.
AKPERSI menegaskan bahwa desakan tersebut bukan bentuk penghakiman terhadap pihak yang dilaporkan. Organisasi menyatakan bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti yang sah, dan ketentuan perundang-undangan.
Jika Tak Ada Kejelasan, AKPERSI Siap Tempuh Pengaduan ke Mabes Polri
DPP AKPERSI menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara bersama jajaran daerah melalui jalur hukum dan mekanisme resmi. Organisasi berharap aksi dan audiensi yang telah dilakukan tidak berhenti sebagai penyampaian aspirasi, tetapi diikuti kejelasan mengenai tindak lanjut laporan.
Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menegaskan bahwa pihaknya siap membawa persoalan tersebut ke tingkat Mabes Polri apabila penanganan laporan tidak mendapatkan kejelasan sebagaimana diharapkan.
“Kami meminta Kapolres Bogor memastikan laporan ini ditangani secara profesional, transparan, dan akuntabel. Kami sudah menyampaikan aspirasi melalui aksi dan audiensi. Kami berharap ada tindak lanjut yang jelas, termasuk pemeriksaan video, keterangan saksi, dan langkah penyidikan sesuai ketentuan hukum.”
Rino menegaskan, apabila tidak terdapat kejelasan penanganan melalui prosedur yang berlaku, AKPERSI akan menempuh mekanisme pengaduan resmi kepada Mabes Polri.
“Jika laporan ini tidak mendapatkan penanganan dan kejelasan yang semestinya, kami akan membawa dan mengawal perkara ini ke Mabes Polri melalui mekanisme resmi. Ini bukan ancaman kepada institusi kepolisian, melainkan langkah konstitusional untuk meminta pengawasan dan memastikan penanganan laporan berjalan sesuai ketentuan hukum. Kami akan menyertakan dokumen laporan, kronologi, bukti yang tersedia, dan catatan komunikasi yang relevan.”
Menurut Rino, AKPERSI tidak meminta penetapan tersangka tanpa dasar hukum. Namun, apabila hasil penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan yang berlaku, organisasi berharap proses hukum dilanjutkan secara tegas dan profesional.
“Kami ingin perkara ini menjadi terang. Kami meminta kepastian hukum, bukan perlakuan istimewa. Jika ditemukan bukti yang cukup, kami berharap proses hukum dilakukan sesuai ketentuan. Jika masih ada hal yang perlu dilengkapi, kami berharap penjelasannya disampaikan kepada pelapor melalui mekanisme yang berlaku. AKPERSI akan terus mengawal persoalan ini sampai ada kejelasan.”
AKPERSI Tegaskan Pengawalan Dilakukan Secara Konstitusional
DPP AKPERSI menegaskan bahwa pengawalan perkara akan dilakukan melalui jalur hukum dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah, kewenangan penyidik, serta hak setiap pihak untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil.
Organisasi juga mengimbau seluruh anggota agar tetap profesional, mematuhi Kode Etik Jurnalistik, menjaga keselamatan ketika melakukan investigasi lapangan, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Bagi AKPERSI, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut satu anggota atau satu organisasi. Perkara tersebut juga menjadi pengingat mengenai pentingnya kepastian hukum, perlindungan bagi pihak yang menjalankan tugas secara sah, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.
AKPERSI kembali mendesak Kapolres Bogor memastikan laporan tersebut ditangani secara serius dan perkembangan penanganannya disampaikan melalui mekanisme yang berlaku. Apabila hasil penyidikan telah memenuhi kecukupan alat bukti dan persyaratan hukum, proses selanjutnya diharapkan berjalan sesuai ketentuan.
Jika kejelasan penanganan tidak diperoleh, AKPERSI menyatakan siap menempuh pengaduan resmi ke Mabes Polri.
Rilis DPP AKPERSI
Posting Komentar untuk "Keadilan Tak Boleh Menggantung! AKPERSI Desak Kepastian Hukum, Mabes Polri Jadi Langkah Berikutnya"