Rokok Diduga Ilegal Menjamur Di Kepri, Ke Mana Pengawasan?

Keterangan foto ilustrasi 

FAKTALAPANGAN.COM — Peredaran rokok Ofo ,Hamild,HD,Rave dan Manchester yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai di Provinsi Kepulauan Riau seakan menjadi persoalan yang terus berulang dari waktu ke waktu. Produk yang diduga ilegal disebut masih dapat ditemukan di sejumlah titik penjualan dan bahkan diperjualbelikan secara terbuka . Minggu 04/10/2026 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik yang patut mendapat jawaban: bagaimana pengawasan dilakukan, dari mana barang tersebut masuk, siapa yang memasok, dan mengapa peredarannya seolah sulit dihentikan?

Persoalan ini bukan semata-mata mengenai sebatang rokok yang berada di etalase pedagang. Di balik peredaran produk yang diduga tidak memenuhi ketentuan cukai, terdapat aspek penerimaan negara, kepatuhan terhadap regulasi, serta kewajiban pelaku usaha yang perlu mendapat perhatian serius.

Apabila sebuah produk memang terbukti tidak memenuhi ketentuan cukai, maka persoalannya tentu berbeda dengan produk rokok yang diproduksi dan dipasarkan melalui jalur resmi serta memenuhi kewajiban perpajakan dan cukai.

Di sinilah muncul persoalan persaingan usaha yang tidak sehat.

Pelaku usaha yang menjalankan kewajibannya harus menanggung berbagai biaya produksi, pajak dan cukai sesuai ketentuan. Sementara produk yang diduga ilegal, apabila benar beredar tanpa memenuhi kewajiban tersebut, berpotensi memiliki struktur harga yang berbeda dan dapat memberikan tekanan terhadap pelaku usaha yang patuh.

Keadaan seperti ini tentu tidak boleh dipandang sebagai persoalan kecil.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana negara memastikan aturan berjalan secara adil. Pedagang yang patuh terhadap ketentuan membutuhkan kepastian bahwa mereka tidak harus bersaing dengan produk yang diduga beredar tanpa memenuhi kewajiban yang sama.

Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah ke mana pengawasan diarahkan?

Jika produk yang diduga ilegal dapat ditemukan secara terbuka, maka publik tentu berharap aparat dan instansi berwenang dapat melakukan penelusuran secara menyeluruh, bukan hanya terhadap pedagang di tingkat akhir, tetapi juga terhadap rantai distribusi dan sumber pasokannya.

Sebab, menindak penjual di hilir saja tidak cukup apabila mata rantai di atasnya tetap berjalan.

Dari mana barang berasal? Siapa pemasoknya? Bagaimana jalur distribusinya? Dan apakah ada pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh instansi berwenang.

Faktalapangan.com memandang persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial pers. Kritik terhadap lemahnya pengawasan bukanlah vonis terhadap pihak tertentu, melainkan dorongan agar setiap dugaan dapat diperiksa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum yang berlaku.

Jika memang ditemukan pelanggaran, penanganannya tentu menjadi kewenangan aparat sesuai prosedur hukum. Sebaliknya, apabila terdapat kekeliruan dalam informasi mengenai suatu produk, pihak yang terkait juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.

Pada akhirnya, masyarakat tidak membutuhkan kegaduhan. Masyarakat membutuhkan kepastian.

Rokok yang beredar di tengah masyarakat harus jelas status dan legalitasnya. Pelaku usaha yang taat aturan harus memperoleh perlindungan yang adil. Sementara potensi kehilangan penerimaan negara akibat pelanggaran cukai harus menjadi perhatian serius.

Sebab ketika dugaan pelanggaran berlangsung terbuka dan berulang, pertanyaan publik bukan lagi sekadar “siapa yang menjual?”

Pertanyaan yang lebih besar adalah:

“Siapa yang mengawasi, sejauh mana pengawasan dilakukan, dan kapan persoalan ini benar-benar dituntaskan?”

Tim

Berbagi :