Palu Konstitusi Telah Berbunyi, Nasib Kursi DPRD Di Persimpangan Transisi Pemilu 2029–2031

FAKTALAPANGAN.COM – Harapan memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hasil Pemilu 2024 hingga 2031 melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK) menghadapi jalan buntu. Mahkamah menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian undang-undang terkait masa jabatan dan mekanisme transisi keanggotaan DPRD.Kabupaten Lingga Minggu 11/01/2026

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang pleno MK di Jakarta, Kamis (29/10/2026), melalui Perkara Nomor 374/PUU-XXIV/2026.

Dalam amar putusannya, Ketua MK Suhartoyo menyatakan, “Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.”

Perkara tersebut berkaitan dengan pengujian materiil Pasal 318 ayat (4) dan Pasal 367 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Permohonan itu diajukan oleh Muhammad Zulfan Raghibie, M. Khairu Mamnun, dan Jaif Saputra. Para pemohon mempersoalkan kepastian masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 menyusul perubahan desain penyelenggaraan pemilu berdasarkan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024.

Putusan tersebut memisahkan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Pemilu Nasional dijadwalkan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta anggota DPD. Sementara itu, Pemilu Lokal mencakup pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota ungkap Yusri Mandala salah satu aktivis muda 

Konsekuensinya, muncul persoalan masa transisi. Anggota DPRD hasil Pemilu 2024 secara normatif memiliki masa jabatan lima tahun yang berakhir pada 2029, sedangkan Pemilu Lokal berikutnya dijadwalkan berlangsung pada 2031.

Kondisi inilah yang memunculkan perdebatan mengenai kepastian hukum pengisian keanggotaan DPRD selama rentang waktu tersebut.

Wakil Ketua MK Saldi Isra dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing yang memadai. Mahkamah juga menilai tidak terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara norma yang diuji dengan kerugian hak konstitusional yang didalilkan para pemohon.

Dengan demikian, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

CELAH TRANSISI 2029–2031 MENJADI PERSOALAN

Tidak diterimanya permohonan tersebut membuat persoalan mekanisme transisi keanggotaan DPRD masih membutuhkan kejelasan melalui pengaturan perundang-undangan.

Apakah masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 akan diperpanjang, diakhiri sesuai ketentuan lima tahun, atau disiapkan mekanisme pengisian keanggotaan khusus selama masa transisi, menjadi persoalan yang memerlukan kepastian hukum.

Wacana Pergantian Antar-Waktu (PAW) maupun pengisian kursi melalui calon legislatif peraih suara berikutnya juga mulai menjadi bahan pembicaraan. Namun, mekanisme tersebut belum dapat dianggap sebagai keputusan resmi sebelum terdapat dasar hukum yang mengaturnya.

TANA TORAJA DAN SULAWESI SELATAN IKUT DISOROT

Dinamika masa transisi ini berpotensi menjadi perhatian partai politik dan para calon legislatif yang sebelumnya belum berhasil memperoleh kursi pada Pemilu 2024.

Di Kabupaten Tana Toraja, pembahasan mulai mengarah pada komposisi anggota DPRD, termasuk daerah pemilihan (Dapil) 1 Makale. Muncul spekulasi mengenai kemungkinan perubahan komposisi kursi apabila nantinya pemerintah dan DPR menetapkan mekanisme pengisian keanggotaan selama masa transisi.

Dua anggota legislatif yang saat ini menduduki kursi DPRD di dapil tersebut turut menjadi bagian dari pembicaraan politik mengenai kemungkinan perubahan komposisi pada periode mendatang.

Sorotan serupa juga mengarah ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk internal Fraksi Partai Golkar.

Dua anggota dewan dari partai berlambang pohon beringin disebut-sebut masuk dalam pembahasan spekulatif mengenai kemungkinan perubahan komposisi kursi pada masa transisi 2029–2031.

Sementara itu, sejumlah calon legislatif yang memperoleh suara cukup signifikan pada Pemilu 2024 berpotensi menaruh perhatian terhadap regulasi yang nantinya ditetapkan.

Meski demikian, belum ada kepastian bahwa calon legislatif yang berada di bawah peraih kursi saat ini otomatis akan menggantikan anggota DPRD. Semua tetap bergantung pada aturan hukum yang berlaku dan mekanisme resmi yang ditetapkan.

DPR RI DAN PEMERINTAH DITUNTUT MEMBERIKAN KEPASTIAN

Persoalan transisi ini kini menjadi perhatian penting bagi DPR RI dan Pemerintah sebagai pembentuk undang-undang.

Pengaturan yang jelas diperlukan agar perubahan sistem pemilu tidak menimbulkan kekosongan hukum, ketidakpastian masa jabatan, maupun persoalan legitimasi dalam pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.

Putusan MK Nomor 374/PUU-XXIV/2026 memang menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Namun, persoalan mendasar mengenai mekanisme transisi keanggotaan DPRD tetap membutuhkan jawaban melalui kebijakan dan regulasi yang memiliki landasan hukum kuat.

Pada akhirnya, jabatan legislatif bukan sekadar persoalan mempertahankan kursi kekuasaan. Ada mandat rakyat yang harus dijaga, ada konstitusi yang harus dihormati, dan ada kepastian hukum yang wajib diberikan.

Sebab, dalam demokrasi, kursi dewan bukan milik pribadi ataupun partai politik semata, melainkan amanah rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

Tim

Berbagi :