Dugaan Suap KPK Gadungan Menggema: GMPB Desak Evaluasi Jabatan Pejabat Pemkab Bogor

keterangan foto Ikbal Ketua Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB)

FAKTALAPANGAN.COM- Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) kembali menyuarakan tuntutan tegas kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor terkait dugaan pelanggaran serius yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. GMPB meminta Pemkab Bogor bersikap adil dan konsisten dalam penegakan disiplin aparatur sipil negara.Jumat 26/12/2025.

Sebelumnya, Pemkab Bogor telah mencopot dua pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan yang diduga terlibat kasus perselingkuhan dan kumpul kebo. Namun, GMPB menilai langkah tegas tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan, mengingat masih adanya dugaan pelanggaran serius lain yang belum ditindak.

Ketua GMPB, Muhammad Ikbal Ramadhan, menyebut terdapat dugaan keterlibatan dua pejabat berinisial Y dan W dalam kasus suap kepada seseorang yang mengaku sebagai anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami meminta agar Y dan W juga diberhentikan dari jabatannya, sebagaimana dua pejabat Dinas Pendidikan yang telah dicopot. Dugaan suap kepada KPK gadungan merupakan pelanggaran yang sangat serius dan tidak boleh dibiarkan,” ujar Ikbal kepada wartawan,

Ikbal menegaskan, dugaan suap tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar yang harus dibuka secara terang kepada publik. Menurutnya, tindakan menyuap tidak mungkin dilakukan tanpa adanya kepentingan tertentu.

“Alasannya sederhana, untuk apa menyuap jika memang tidak ada kesalahan atau pelanggaran yang ingin ditutupi? Ini yang harus dijelaskan secara transparan kepada masyarakat,” tegasnya.

Selain dugaan suap, GMPB juga menyoroti proses kenaikan jabatan Y dan W yang dinilai janggal dan menimbulkan tanda tanya di tengah publik. GMPB mempertanyakan mekanisme, dasar penilaian, serta pertimbangan yang digunakan dalam promosi jabatan kedua pejabat tersebut.

GMPB secara khusus mendesak Kepala Badan Pengembangan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kabupaten Bogor untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik.

“Transparansi BPKSDM sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan dugaan pelanggaran etika, maladministrasi, maupun penyalahgunaan wewenang dalam proses promosi jabatan,” tambah Ikbal.

GMPB menegaskan, penegakan disiplin dan etika aparatur harus dilakukan secara konsisten dan tanpa tebang pilih demi menjaga kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Bogor.

Selain itu, GMPB juga mendesak aparat penegak hukum serta pengawas internal pemerintah untuk segera melakukan pendalaman dan pemeriksaan menyeluruh terkait dugaan keterlibatan Y dan W dalam kasus KPK gadungan tersebut.

GMPB menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga terdapat kejelasan hukum serta tindakan tegas dari Pemkab Bogor.

Tim