THR ASN Disorot, Transparansi Keuangan Dipertanyakan: Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga Siap Turun Aksi

Keterangan foto surat tuntutan dari Aliansi Pemuda Lingga  untuk Pemkab Lingga 

FAKTALAPANGAN.COM- Gelombang kritik terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lingga kian menguat. Kali ini datang dari pemuda dan tokoh masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga, yang secara resmi menyampaikan rencana aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian pendapat di muka umum.Jum'at 03/04/2026

Dalam surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Kapolres Lingga, aliansi tersebut menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi keuangan daerah yang dinilai tidak transparan, amburadul, serta minim akuntabilitas. Mereka menilai situasi ini tidak hanya berdampak pada roda pemerintahan, tetapi juga menimbulkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat.

“Ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai masyarakat. Kami melihat ada persoalan serius yang tidak bisa dibiarkan berlarut-larut,” demikian isi pernyataan dalam surat tersebut.

Aksi demonstrasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 6 April 2026, mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai, dengan estimasi peserta sekitar 100 orang. Massa aksi direncanakan membawa berbagai perlengkapan seperti spanduk, pengeras suara, bendera merah putih, hingga alat peraga lainnya sebagai bentuk penyampaian aspirasi.

Tak hanya menyoroti pemerintah daerah, aliansi juga mengkritik kinerja DPRD Kabupaten Lingga yang dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

 Ketidaktegasan dalam mengawal kebijakan disebut-sebut turut memperparah kondisi yang ada.

Dalam tuntutannya, Aliansi Pemuda Kabupaten Lingga menyampaikan empat poin utama. Pertama, mendesak pemerintah daerah untuk segera membayarkan hak-hak kontraktor yang disebut hingga kini masih tertunda tanpa kejelasan. Kedua, menuntut realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS dan PPPK yang belum diterima.

Ketiga, mereka meminta Bupati dan Ketua DPRD untuk memberikan penjelasan terbuka kepada publik terkait kondisi keuangan daerah yang dinilai tidak jelas. Keempat, aliansi mendesak Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga untuk bertanggung jawab atas kondisi tersebut, termasuk dengan mempertimbangkan pengunduran diri dari jabatannya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Lingga maupun DPRD terkait tuntutan yang disampaikan. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan guna memperoleh keterangan berimbang sesuai prinsip pemberitaan.

Aksi ini dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi, di mana masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat secara terbuka, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, seluruh pihak diharapkan dapat mengedepankan dialog dan solusi konstruktif demi menjaga stabilitas daerah.

Yang mana tertulis dalam surat tersebut kordinator Lapangan  Yusri Mandala yang akrab juga di sapa Baba

Situasi ini pun menjadi sorotan publik, mengingat isu transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah merupakan hal krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Semua mata kini tertuju pada bagaimana pemerintah daerah dan pihak terkait merespons tuntutan tersebut.

Tim

Berbagi :