Bungkamnya Kades Tanjung Kelit Soal Dana Desa 2025:Uang Negara Mengalir ke Mana? Inspektorat Angkat Bicara

Keterangan foto ilustrasi 

FAKTALAPANANGAN.COM-Sikap Kepala Desa Tanjung Kelit, Kecamatan Bakung Serumpun, Kabupaten Lingga, kembali menuai sorotan. Pasalnya, terkait penggunaan dan pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, kepala desa tersebut memilih bungkam meski telah beberapa kali dikonfirmasi oleh awak media.Kamis 12/02/2026

Diamnya seorang pejabat publik dalam menjawab pertanyaan seputar anggaran negara bukan hanya menimbulkan tanda tanya, namun juga membuka ruang lahirnya beragam dugaan di tengah masyarakat. Sebab dana desa adalah uang rakyat yang bersumber dari APBN dan penggunaannya wajib dapat diketahui publik.

Sikap tidak responsif tersebut dinilai menjadi pemantik munculnya spekulasi, terutama ketika konfirmasi dilakukan bukan sekali, melainkan berulang kali.

Masyarakat pun mempertanyakan, apakah ada hal yang sengaja ditutup-tutupi?

 Ataukah ada persoalan dalam pengelolaan anggaran yang belum bisa dipertanggungjawabkan?

Namun berbeda halnya ketika konfirmasi dilakukan kepada Inspektorat Kabupaten Lingga. 

Kepala Inspektorat Kabupaten Lingga  Muhammad Jais, S.H., M.H mengatakan saat di konfirmasi Terkait anggaran dana desa Tanjung kelit tahun 2025 saat ini kami sedang melaksnakan pemeriksaan seluruh keadaan kas anggaran desa se kabupaten Lingga , tentunya jika ditemukan laporan keuangan yang tidak wajar dan banyak yang tidak bisa di pertanggungjwabkan akan kita tindaklanjuti dengan audit.

Situasi ini mempertegas bahwa persoalan anggaran desa bukanlah isu sepele, melainkan bagian dari pengawasan terhadap tata kelola keuangan negara di tingkat desa.

Sementara itu, bungkamnya Kepala Desa Tanjung Kelit justru semakin menambah pertanyaan publik. Dalam sistem pemerintahan modern, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban.

Karena pada prinsipnya, pejabat publik adalah pelayan masyarakat. 

Ketika masyarakat mempertanyakan pengelolaan dana desa, maka kewajiban pemerintah desa adalah menjawab secara terbuka, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dana Desa adalah Uang Negara, Bukan Uang Pribadi 

 Transparansi adalah Kewajiban Dana Desa yang digelontorkan pemerintah pusat setiap tahun bertujuan untuk mempercepat pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat pelayanan publik.

 Namun pada saat yang sama, dana tersebut juga menjadi salah satu anggaran yang paling rawan disalahgunakan apabila pengawasan dan keterbukaan tidak dijalankan.

Karena itu, dalam konteks pemerintahan desa, transparansi pengelolaan Dana Desa merupakan hal yang wajib dilakukan.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, keterbukaan, serta partisipasi masyarakat.

Artinya, setiap penggunaan anggaran desa harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun secara moral kepada publik.

Keterbukaan Informasi Dijamin Undang-Undang

Dalam persoalan ini, masyarakat sebenarnya memiliki landasan hukum yang kuat untuk mengetahui bagaimana Dana Desa dikelola.

Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang menegaskan bahwa badan publik wajib menyediakan informasi yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Dana Desa termasuk dalam kategori informasi publik, sebab bersumber dari keuangan negara yang penggunaannya menyangkut kepentingan orang banyak.

Jika akses informasi tidak diberikan atau justru diabaikan, maka tindakan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan semangat keterbukaan informasi yang diamanatkan negara.

Pers Memiliki Hak Mencari dan Menyampaikan Informasi

Selain itu, tindakan konfirmasi yang dilakukan media merupakan bagian dari tugas jurnalistik yang dijamin oleh hukum.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, ditegaskan bahwa pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.

Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai aturan dan tidak menyimpang dari kepentingan rakyat.

Sehingga, ketika awak media melakukan konfirmasi terkait penggunaan dana desa, hal tersebut bukan bentuk gangguan, melainkan bagian dari mekanisme demokrasi.

Bungkamnya Kades Memperbesar Ruang Kecurigaan

Sikap diam seorang kepala desa dalam isu anggaran tidak dapat dianggap sebagai hal biasa. Sebab, semakin tertutup sebuah informasi publik, semakin besar ruang bagi masyarakat untuk curiga.

Dalam situasi seperti ini, masyarakat hanya bisa menilai dari apa yang terlihat: ketika pertanyaan tidak dijawab, maka yang muncul adalah dugaan.

Bahkan, bungkamnya kepala desa dapat menjadi pemicu menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa itu sendiri.

Padahal, kepercayaan publik adalah modal utama dalam membangun desa.

Pertanyaan Publik yang Belum Terjawab

Hingga saat ini, publik masih menunggu jawaban atas pertanyaan mendasar:

Berapa total Dana Desa Tahun 2025 yang diterima Desa Tanjung Kelit?

Untuk kegiatan apa saja anggaran tersebut dialokasikan?

Apakah realisasi anggaran sudah sesuai rencana?

Apakah laporan penggunaan anggaran dapat diperlihatkan kepada masyarakat?

Pertanyaan-pertanyaan ini bukan bentuk tuduhan, melainkan bentuk kepedulian masyarakat terhadap dana pembangunan yang menjadi hak desa.

Media Buka Ruang Klarifikasi

Media Faktalapangan.com menegaskan tetap membuka ruang klarifikasi dan hak jawab sesuai amanat Undang-Undang Pers. Sebab dalam prinsip jurnalistik, keberimbangan adalah bagian penting dari penyajian informasi.

Namun hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Tanjung Kelit masih memilih diam meski telah beberapa kali diupayakan konfirmasi.

Sikap tersebut pada akhirnya akan menjadi catatan publik: ketika rakyat bertanya, pemimpin desa memilih bungkam.

Tim

Berbagi :